RuciL BangsaL KanibaL: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DENGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)

Diajukan untuk Mengikuti Kompetisi

Paper INOVASI 2011

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Di sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati; sumber daya buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Wilayah pesisir secara ekologis merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian tanah, baik yang kering maupun yang terendam air laut, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak dan gelombang serta perembesan air laut. Yang ke arah laut mencakup bagian perairan laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar dari sungai maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan, pembuangan limbah, perluasan permukiman serta intensifikasi pertanian.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, selama ini potensi laut tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya, dan pemasukan devisa negara khususnya. Bahkan, sebagian besar hasil pemanfaatan laut selama ini justru “lari” atau “tercuri” ke luar negeri oleh para nelayan asing yang memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga perairan Indonesia secara ilegal. Dalam konteks inilah upaya pemanfaatan laut Indonesia secara maksimal tidak saja tepat tetapi juga merupakan suatu keharusan. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah pemanfaatan laut yang bagaimana? Seharusnya adalah pemanfaatan laut yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat secara lestari. Dalam konteks inilah kerjasama dalam pengelolaan potensi sumberdaya tersebut sangat diperlukan, karena yang diinginkan bukan saja peningkatan hasil pemanfaatan laut, tetapi juga pemerataan hasil pemanfaatan yang dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat.

Sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat pesisir, tujuan jangka panjang pembangunan kesehatan Indonesia adalah peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara Indonesia agar terwujud derajat kesehatan masyarakat di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan masyarakat yang semaksimal mungkin. Pemerintah melalui instansi terkait telah merumuskan program jangka menengah mengenai keadaan masyarakat yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yakni melalui program “Visi Indonesia Sehat 2012”. Dalam visi Indonesia Sehat 2012, bermaterikan gambaran masyarakat, bangsa dan negara yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Dari penjelasan diatas, maka perlu adanya suatu solusi yang mutakhir dalam memanfaatkan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehinnga dapat mensejahterakan masyarakat pesisir.

Rumusan Masalah

1. Apa saja potensi sumber daya pesisir dan laut yang dimiliki oleh Indonesia?

2. Bagaimana pelayanan kesehatan masyarakat pesisir?

3. Pengaruh krisis ekonomi terhadap kesehatan masyarakat pesisir?

4. Apa saja prinsip-prinsip pengelolaan PEMP?

Tujuan Penulisan

1. Mengetahui potensi sumber daya pesisir dan laut yang ada di Indonesia.

2. Menelaah lebih detail bagaiman pelayanan kesehatan masyarakat pesisir

3. Mengetahui Pengaruh krisis ekonomi terhadap kesehatan masyarakat pesisir.

4. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Manfaat Penulisan

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengaplikasian ilmu yang kami sajikan sebagai referensi dan tambahan informasi mengenai potensi kemaritiman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia serta bagaimana mengoptimalisasi potensi sumber daya lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

Defenisi Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi ini pun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya (Nikijuluw Victor, 2001).

Namun untuk lebih operasional, definisi populasi masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya diambil tetapi hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil. Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek (Nikijuluw Victor, 2001).

Sejak dulu program pemberdayaan nelayan dan pesisir belumlah tergarap secara proporsional. Pemanfaatan sumber daya alam kelautan masih dilakukan secara parsial dan kurang didukung oleh teknologi yang tepat guna sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal. Kenyataan tersebut berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang tergolong rendah bahkan sebagian hidup dalam garis kemiskinan (Suyanto Igit, 2005).

Dari sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir miskin diantaranya terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, memang mereka dapat pergi jauh dari pantai dengan cara bekerjasama sebagai mitra perusahaan besar. Namun usaha dengan hubungan kemitraan seperti tidak begitu banyak dan berarti dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang begitu banyak (Nikijuluw Victor, 2001).

Dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan sekaligus peluang memasuki millenium ke-3 yang dicirikan oleh proses transformasi global yang bertumpu pada perdagangan bebas dan kemajuan IPTEK. Sementara itu, di sisi lain tantangan yang paling fundamental adalah bagaimana untuk keluar dari krisis ekonomi yang menghantam bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan mempersiapkan perekonomian nasional dalam percaturan global abad 21. Dalam rangka, menjawab tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, diperlukan peningkatan efisiensi ekonomi, pengembangan teknologi, produktivitas tenaga kerja dalam peningkatan kontribusi yang signifikan dari setiap sektor pembangunan (Kusumastanto Tridoyo, 2001).

Bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang tersebut. Pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kejautan yang besar yakni 75% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sumbangan yang sangat berarti dari sumberdaya kelautan tersebut, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia. kelautan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan nasional dimasa depan (Kusumastanto Tridoyo,1998).

Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (peryphery) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama (mainstream) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat hampir 75 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geo-politis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan potitik. Sehingga secara ekonomis-politis sangat logis jika kelautan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional (Kusumastanto Tridoyo,1998).

Pengaruh Pengembangan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang normal baik dalam segi sosial, ekonomi maupun dalam segi psikologi, sejahtera fisik maupun non fisik. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang adalah keadaan ekonominya, demikian pula yang terjadi pada masyarakat pesisir pada umumnya.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dipandang dalam bentuk kesehatan. Bagaimana mereka hidup dengan layak dan sehat jasmani maupun rohani. Pada dasarnya kesehatan merupakan salah satu aspek yang menentukan tinggi rendahnya standar hidup seseorang (Juwita, 2003). Oleh karena itu, status kesehatan yang relatif baik dibutuhkan oleh manusia untuk menopang semua aktivitas hidupnya. Setiap individu akan berusaha mencapai status kesehatan tersebut dengan menginvestasikan dan atau mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa kesehatan (Widyatma, 2010). Maka untuk mencapai kondisi kesehatan yang baik tersebut dibutuhkan sarana kesehatan yang baik pula. Kehidupan manusia yang semakin modern dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek kesehatan lambat laun seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi mampu menjelaskan secara rasional bagaimana mengoptimalkan status kesehatan, sehingga berbagai upaya dilakukan melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) seperti diantaranya : menemukan cara penyembuhan berbagai penyakit, penemuan obat-obat baru, teknik kedokteran yang lebih mutakhir, pengenalan dan antisipasi penyakit yang lebih dini dan berbagai hal tentang upaya mewujudkan status kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh bagi setiap masyarakat.

Dilihat dari perspektif ekonomi, sisi penting mengenai faktor kesehatan bagi manusia akan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (quality of human resources) itu sendiri. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia SDM akan ditentukan oleh status kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan per kapita (Juwita, 2003). Dalam kegiatan perekonomian, ketiga indikator kualitas sumber daya manusia tersebut secara tidak langsung juga akan berimbas pada tinggi rendahnya produktifitas sumber daya manusia, dalam hal ini khususnya produktifitas tenaga kerja .

Melihat kekayaan Indonesia dibidang kemaritiman pada dipandang perlu untuk mengoptimalkan pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat pesisir tersebut maka kesejahteraannya pun turut berkembang.

BAB III

METODE PENULISAN

Pencarian Pustaka

Penyusunan gagasan tertulis ini dilakukan melalui studi literatur dari berbagai referensi baik yang diperoleh dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan teknologi, sosial ekonomi masyarakat pesisir dan lingkungannya.

Analisis

Setelah mendapatkan sumber-sumber yang terkait dengan judul, maka selanjutnya dilakukan analisis, mulai dari menganalisis keterkaitan antara subjek satu dengan subjek lain dan mekanisme subjek yang satu memperngaruhi subjek yang lain sesuai dengan judul.

Sasaran Penulisan

Adapun sasaran utama dari penulisan paper ini adalah masyarakat pesisir namun juga di dalamnya tidak terlepas dari unsur pemerintah dan masyarat umum.

Tahapan Penulisan

Tahap penulisan karya ilmiah ini berawal dari pengumpulan pustaka yang kemudian dirangkai sedemikian rupa secara sistematis, selanjutnya dilakukan juga konsultasi dengan dosen pendamping. Dosen pembimbing merupakan salah satu pendukung kesuksesan suatu kegiatan, utamanya kegiatan penulisan karya tulis ilmiah. Melalui dosen pembimbing didapatkan gambaran tentang bagaimana seharusnya melangkah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan. Jadi peran pembimbing disini adalah untuk mendapatkan alternatif penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan memberikan panduan sehingga penulisan karya tulis ini berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Penarikan Kesimpulan

Setelah menganalisis sumber yang ada maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Potensi Sumber Daya Kelautan

1. Potensi Fisik

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2.8 juta km2, Laut Teritorial seluas 0.3 juta km2. Perairan Nasional seluas 3,1 juta km2, Luas Daratan sekitar 1,9 juta km2, Luas Wilayah Nasional 5,0 juta km2, luas ZEE (Exlusive Economic Zone) sekitar 3,0 juta km2, Panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau (Kusumastanto Tridoyo, 2001).

2. Potensi Pembangunan

Potensi Wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi Pembangunan adalah sebagai berikut (Tridoyo dan Satria, 2000):

a. Sumberdaya yang dapat diperbaharui seperti; Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen), Hutan mangrove, Terumbu karang, Industri Bioteknologi Kelautan dan Pulau-pulau kecil.

b. Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti; Minyak bumi dan Gas, Bahan tambang dan mineral lainnya serta Harta Karun.

c. Energi Kelautan seperti; Pasang-surut, Gelombang, Angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).

d. Jasa-jasa Lingkungan seperti; Pariwisata, Perhubungan dan Kepelabuhanan serta Penampung (Penetralisir) limbah.

3. Potensi Sumberdaya Pulih (Renewable Resource)

Potensi wilayah pesisir dan lautan lndonesia dipandang dari segi Perikanan meliputi; Perikanan Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagis Kecil, dan lainnya) sekitar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 15.105.011.400, Mariculture (rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta Mutiara sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 567.080.000, Perairan Umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 1.068.060.000, Budidaya Tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 10.000.000.000, Budidaya Air Tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 5.195.500.000, dan Potensi Bioteknologi Kelautan tiap tahun sebesar US$ 40.000.000.000, secara total potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia senilai US$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat digali sekitar US$ 17.620.302.800 atau 24,5 %. Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang serta energi terbarukan serta jasa seperti transportasi, pariwisata bahari yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan (Kusumastanto Tridoyo,2001).

4. Potensi Sumberdaya Tidak Pulih (Non Renewable Resource)

Pesisir dari Laut Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas, mineral dan bahan tambang yang besar. Dari hasil penelitian BPPT (1998) dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti, 7,5 miliar barel di antaranya sudah dieksploitasi. Sedangkan sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 miliar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut dalam. Sementara itu untuk sumberdaya gas bumi, cadangan yang dimiliki Indonesia sampai dengan tahun 1998 mencapai 136,5 Triliun Kaki Kubik (TKK). Cadangan ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 1955 yang hanya sebesar 123,6 Triliun Kaki Kubik. Sedangkan Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik sehingga diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut (Tridoyo dan Ramli, 2000).

5. Potensi Geopolitis

Indonesia memiliki posisi strategis, antar benua yang menghubungkan negaranegara ekonomi maju, posisi geopolitis strategis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi, misalnya beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa (Tridoyo dan Karim, 2000).

6. Potensi Sumberdaya Manusia

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi SDM adalah sekitar 60 % penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, sehingga pusat kegiatan perekonomian seperti: Perdagangan, Perikanan tangkap, Perikanan Budidaya, Pertambangan, Transportasi laut, dan Pariwisata bahari. Potensi penduduk yang berada menyebar di pulau-pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar pulau sekaligus pertahanan keamanan Negara (Kusumastanto Tridoyo,2001).

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pesisir

Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis moneter yang pada

saat ini telah berkembang menjadi krisis ekonomi serta pelbagai krisis lainnya yang berpengaruh pada berbagai aspek hidup dan kehidupan bangsa. Tercatat sebagai krisis moneter atau krisis ekonomi tersebut, yang penyebab pertamanya tidak lain adalah karena terpuruknya tukar rupiah terhadap dollar. Tidak kurang sekitar 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2 % dari jumlah seluruh penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan (Juwita, 2003).

Berikut ini disampaikan uraian tentang pengaruh krisis moneter atau krisis

ekonomi tersebut terhadap kesehatan masyarakat serta terhadap kinerja pelayanan

kesehatan masyarakat di Indonesia serta kemungkinan penyesuaian kebijakan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang. Uraian tentang pengaruh krisis

moneter atau krisis ekonomi terhadap kesehatan masyarakat lebih diutamakan pada status gizi serta perilaku kesehatan masyarakat. Sedangkan uraian tentang pengaruh krisis moneter atau krisis ekonomi terhadap kinerja pelayanan kesehatan

masyarakat lebih dititik beratkan pada kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Bidan di Desa (BOO) serta terhadap kinerja Pos Pelayanan Terpadu

(Widyatma, 2010).

Untuk dapat memahami pengaruh krisis moneter atau krisis ekonomi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, perlulah dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan masyarakat (public health service). Secara

sederhana yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan masyarakat adalah bagian

dari pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatannya pada upaya peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit serta lebih memusatkan perhatiannya pada pelbagai masalah kesehatan yang ditemukan di masyarakat secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan pelayanan medis (medical service) pelayanan kesehatan masyarakat memang mempunyai beberapa ciri tersendiri. Ciri yang dimaksud serta perbedaannya dengan pelayanan medis, secara sederhana diuraikan sebagai berikut (Widyatma, 2010) :

Sarana kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan

kesehatan masyarakat disebut dengan nama sarana kesehatan masyarakat. Untuk

Indonesia sarana kesehatan masyarakat ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas) yang berada pada lini depan serta dibantu oleh Dinas Kesehatan Tingkat II yang berada di Kabupaten/kotamadya serta Dinas Kesehatan tingkat I

yang berada di Propinsi, sebagai sarana rujukan. Untuk memperluas cakupan pelayanan Puskesmas, maka pada beberapa wilayah kerja yang dinilai strategis didirikan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Puskesmas Pembantu) serta pada setiap desa ditempatkan Bidan di Desa. Sedangkan untuk menggalang peranserta masyarakat yang merupakan salah satu ciri utama pelayanan kesehatan masyarakat, didirikan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap RW atau desa. Pada saat ini tercatat tidak kurang dari sekitar 240.000 Posyandu telah didirikan di seluruh Indonesia (Widyatma, 2010).

Pengaruh Krlsis Ekonomi Terhadap Kesehatan Masyarakat Pesisir

Pengaruh krisis ekonomi terhadap kesehatan masyarakat banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang dinilai mempunyai makna yang penting adalah (Juwita, 2003):

1. Menurunnya status gizi masyarakat

Krisis ekonomi menyebabkan harga barang dan jasa termasuk bahan makanan meningkat. Selanjutnya penurunan daya beli menyebabkan konsumsi makanan berkurang sehingga status gizi menurun. Penelitian di berbagai daerah telah membuktikan hal tersebut. Pengamatan Posyandu di Sulsel menemukan KEP nyata balita daTi 5,7 % pada tabun 1997 meningkat menjadi 14,9 % tabun 1999.

Penurunan status gizi balita tersebut nyata sebagai akibat kekurangan kalori/protein sesaat, terbukti dari hasil penelitian : angka malnutrisi akut anak di bawah 2 tahun meningkat dari 9,9 % tabun 1997 menjadi 14,4 % tabun 1999. Penurunan status gizi akan mendatangkan berbagai masalah ikutan sebagai berikut:

a. Menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik serta intelektual janin dan anak terutama anak balita. Kekurangan gizi pada janin dan balita dapat menimbulkan loss generation.

b. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin.

c. Kekurangan gizi pada ibu nifas menghambat produksi ASI.

d. Kekurangan gizi pada masyarakat dapat menurunkan daya tahan tubuh, memudahkan yang sehat menjadi sakit serta menghambat kesembuhan bagi yang sakit.

2. Menurunnya akses terhadap fasilitas pelayanan

Mengingat prioritas pendapatan keluarga untuk membeli makanan, maka penyediaan biaya untuk pelayanan kesehatan mengalami penurunan. Hal ini perbesar dengan meningkatnya tarif jasa pelayanan kesehatan khususnya pada silitas swasta. Akibatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menurun dengan tajam.

3. Menurunnya perhatian terhadap lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Dengan adanya krisis menyebabkan perhatian masyarakat terpusat pada kegiatan untuk mempertahankan hidup, sehingga perhatian terhadap lingkungan menurun. Akibatnya sanitasi rumah, lingkungan pemukiman, penyediaan air bersih mengalami penurunan yang tajam.

4. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan

Mengurangnya perhatian masyarakat tidak terbatas hanya pada lingkungan, tapi juga terhadap berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan, misalnya: Posyandu, Pos KB, Pos Obat dan lain-lain.

5. Mengabaikan perilaku sehat

Keadaan krisis ekonomi dapat menimbulkan kondisi pengabaian perilaku hidup sehat, misalnya : meningkatnya merokok, kebebasan seksual, makan tidak

teratur dan lain-lain.

6. Munculnya masalah kesehatan lain

Krisis ekonomi dapat menimbulkan secara tak langsung masalah kesehatan lain, misalnya: meningkatnya stress, cidera akibat tindak kekerasan, penyakit hubungan seksual dan lain-lain.

Program PEMP Suatu Contoh Pemberdayaan Masyarakat

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) selama dua tahun terakhir menyelenggarakan suatu program nasional yang bernama Program Pemberdayan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Program PEMP). Pada tahun 2000, dengan dana JPS, program ini dilakukan di 26 Kabupaten, tujuh propinsi. Pada tahun 2001 melalui Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Sumbsidi Energi (PPD-PSE) yang dialokasikan ke tujuh program, PEMP dilaksanakan di 125 kabupaten/kota di 30 propinsi di Indonesia. Program PEMP ini bisa dikatakan sebagai suatu program usaha perikanan terpadu, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Keterpaduan juga terwujud dalam hal kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan masyarakat yang memang tidak terfokus pada kegiatan tertentu namun tersebar ke dalam kelompok kegiatan yang saling terkait. Demikian pula keterpaduan diwujudkan melalui pelibatan stakeholder yang berasal dari berbagai pihak, instansi

pemerintah, masyarakat dan swasta. Berikut ini adalah uraian singkat tentang PEMP yang kiranya dapat memberikan gambaran tentang baik keterpaduan pengelolaan perikanan maupun keterpaduan produksi perikanan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004).

Tujuan dan Spektrum PEMP

Tujuan PEMP adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan system produksi serta pengelolaan sumberdaya perikanan yang menjamin kelangsungan ketersediaan sumberdaya serta kelangsungan usaha perikanan yang berbasis masyarakat.

Setidaknya ada enam poin tujuan dari pelaksanaan PEMP (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004):

1. Mereduksi pengaruh kenaikan harga BBM dan inflasi secara keseluruhan terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan, melalui peningkatan dan penciptaan usaha produktif secara berkesinambungan.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

4. Memicu usaha ekonomi produktif di desa pesisir.

5. Mendorong terlaksananya mekanisme manajemen pembangunan masyarakat yang partisipatif dan transparan.

6. Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat pesisir dalam mengelola pembangunan di wilayahnya.

PEMP memiliki 4 kegiatan utama yaitu (Nikijuluw Victor, 2001):

1. Pengembangan lembaga keuangan mikro di tingkat masyarakat yang bernama lembaga Mikro Mitra Mina (M3). Lembaga ini pada awalnya adalah lembaga informal yang didirikan sendiri oleh masyarakat serta dijalankan atau diorganisir oleh mereka sendiri.

2. Pengembangan usaha ekonomi produktif oleh kelompok pemanfaat yang merupakan kelompok-kelompok kecil yang memiliki kesamaan usaha, aspirasi dan tujuan. Kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan tentu saja berdasarkan atas potensi sumberdaya alam yang tersedia, peluang pasar, kemampuan dan penguasaan teknologi oleh masyarakat, serta dukungan adat dan budaya. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi produktif meliputi usaha budidaya ikan, penangkapan ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan, serta usaha jasa yang mendukung seperti perbengkelan atau penyediaan sarana produksi lainnya.

3. Pelatihan dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat lokal. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menjalankan program yang dilaksanakan. Agenda pelatihan lebih banyak bermuatan non-teknis seperti peningkatan motivasi, kerjasama kelompok, serta bagaimana merumuskan masalah dan menyampaikan pendapatan secara tertulis maupun tidak tertulis.

4. Pengembangan model pemberdayaan pasca program yang diarahkan pada pengembangan jaringan usaha antara masyarakat sasaran dengan kelompok lain, LSM, swasta, serta pemerintah daerah.

Proses PEMP

Proses PEMP menyangkut penentuan daerah sasaran, penentuan kelompok sasaran, pelibatan stakeholder, penentuan kegiatan ekonomi produktif, pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif, serta evaluasi dan pemantauan sebagai dasar pengembangan kegiatan pasca program. 125 kabupaten pelaksana program PEMP ditentukan oleh DKP berdasarkan atas datadata makro yang meliputi jumlah nelayan (penduduk) miskin, potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki, penggunaan potensi perikanan yang dimaksud, kerusakan habitat, serta ada tidaknya kemauan pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan perikanan. Hasil seleksi DKP dikomunikasikan dengan Bappenas dan DPR-RI. Pertimbangan lain dalam pemilihan

kabupaten/kota adalah distribusi seluruh Indonesia, artinya bahwa seluruh propinsi harus merupakan daerah sasaran meskipun jumlah kabupaten/kota sasaran di setiap propinsi bisa berbeda (Begen, 2001).

DKP, sebagai instansi pemerintah pusat, hanya menentukan kabupaten dan kota sasaran. Penunjukkan kecamatan dan desa serta kelompok masyarakat penerima program adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini secara khusus merupakan tanggung jawab instansi perikanan kabupaten/kota. Desa yang ditentukan sebagai sasaran berdasarkan atas kriteria yang dikembangkan sendiri oleh pemerintah kabupaten/kota. Kriteria utama yang harus dipertimbangkan adalah jumlah orang miskin yang ada di setiap desa. Pemerintah bersama masyarakat desa menentukan kelompok sasaran program PEMP ini. Mereka yang mungkin merupakan sasaran kelompok ini adalah mereka yang paling rentan kegiatan ekonominya akibat memburuknya situasi ekonomi negara pada akhir-akhir ini (Begen, 2004).

Pertimbangan lain adalah mereka yang memiliki kemauan untuk memperbaiki diri sehingga bisa keluar dari kesulitan dan kemiskinan yang dialaminya. Masyarakatlah yang juga menentukan kegiatan ekonomi yang mungkin dikembangkannya. Dalam hal ini masyarakat dibantu atau difasilitasi oleh LSM atau konsultan lokal yang ditunjuk sebagai pendamping masyarakat. LSM atau konsultan lokal ini dibiayai oleh program PEMP, namun mereka diminta untuk bekerja di luar batas-batas proyek, terutama pada pasca program nanti. Karena itu maka LSM dan konsultan lokal diprioritaskan. Masyarakat terlibat penuh pada pengadaan sarana dan prasarana produksi. Untuk itu, merekalah yang menentukan dimana harus membeli barang-barang yang dibutuhkan mereka (Begen, 2004).

Demikian juga mereka berhak menjual barang yang dihasilkan. Keterlibatan stakeholder perikanan yaitu sejak perencanaan hingga evaluasi dan pengembangan program. Stakeholder utama adalah nelayan atau masyarakat. Stakeholder lainnya adalah LSM, konsultan, swasta lokal, serta instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah (Nikijuluw Victor, 2001).

Prinsip Pengelolaan PEMP

Prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan Program PEMP adalah sebagai berikut (Nikijuluw Victor, 2001):

1. Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat (acceptability)

2. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat (transparancy).

3. Pengelolaan kegiatan harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (accountability).

4. Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, (sustainability).

5. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atas beban penduduk miskin (responsiveness).

6. Penyampaian bantuan kepada masyarakat sasaran secara cepat (Quick Disbursement).

7. Proses pemilihan peserta dan kegiatan PEMP dilakukan secara musyawarah (Democracy).

8. Pemberian kesempatan kepada kelompok lain yang belum memperoleh kesempatan, agar semua masyarakat merasakan manfaat langsung (Equality).

9. Setiap ketentuan dalam pemanfaatan Dana Ekonomi Produktif masyarakat diharapkan dapatmendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan jujur dalam mengajukan usulan kegiatan yang layak (Competitiveness).

Pengembangan Program

Jumlah desa yang merupakan target program ini yaitu 370 di seluruh Indonesia. Sementara jumlah rumah tangga yang dijangkau sekitar 15.000 hingga 20.000 keluarga. Mereka ini merupakan kelompok yang akan diberdayakan seterusnya. Model yang sama dengan PEMP ini juga dikembangkan untuk daerah-derah lain. Dengan mempertimbangkan sifat dan potensi daerah maka beberapa varian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir atau nelayan adalah (Bengen, 2001):

1. Pemberdayaan perempuan nelayan.

2. Pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam organisasi keagamaan.

3. Pemberdayaan pemuda nelayan.

4. Pemberdayaan LSM nelayan.

5. Pengembangan akses pasar ke daerah yang memiliki kesamaan komoditas.

6. Pengembangan usaha non-perikanan sebagai bagian dari diversifikasi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kami menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah yang terdiri dari potensi fisik , potensi pembangunan, potensi sumber daya pulih, potensi sumber daya tidak pulih, potensi geopolitis dan potensi sumber daya manusia.

2. Kebijakan otonomi daerah apabila berdiri sendiri belum bisa menjamin kemajuan masyarakat pesisir karena masih memerlukan kebijakan lain dan pengawasan demi tercapainya pemberdayaan sumber daya lokal.

3. Dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, telah banyak program- program yang telah dilakukan salah satunya penanaman terumbu karang selain itu juga ditambah dengan pengembangan lembaga-lembaga usaha yang berkaitan dengan kelautan.

4. Prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan Program PEMP adalah sebagai berikut :